Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Permasalahan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bagian dari strategi eksternal reformasi administrasi publik

 

Topik Diskusi:

Pada awal pembahasan Modul 9 MAPU5101, Anda dijelaskan mengenai perilaku dalam ilmu administrasi publik di negara modern dan negara modern berbasis perilaku dan budaya politik.

 

Soal Latihan:

Silahkan Anda jelaskan permasalahan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bagian dari strategi eksternal reformasi administrasi publik!

 

Jawab:

Reformasi pelayanan publik tertinggal dibanding reformasi diberbagai bidang lainnya. Sistem dan filsafat yang mendasari pelayanan publik di Indonesia tidak hanya ketinggalan jaman, tetapi juga menghasilkan kinerja dibawah standar dalam masyarakat yang berubah secara cepat.

 

Berbagai perubahan dalam bidang pelayanan publik memang telah berlangsung di era reformasi, meskipun tidak sebaik yang diharapkan. Dari jenis kebijakan, semakin banyak kebijakan kompetitif dalam bidang ekonomi, industri, perdagangan. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah semakin mengurangi peranannya di bidang ekonomi. Demikian pula kebijakan distributif dan redistributif, seperti pemberian subsidi untuk pendidikan dalam bentuk Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), beras untuk keluarga miskin (raskin) dan Program Kompensasi Subsidi BBM yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

 

Di tengah keterbatasan APBN, membebaskannya dari belenggu subsidi BBM jelas memberikan banyak ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan berbagai akselerasi infrastruktur dan belanja fisik di daerah. Sayangnya, hingga kini kebijakan pemerintah masih sebatas penggunaan instrumen kenaikan harga atau pembatasan konsumsi. Ke depannya diperlukan suatu bentuk reformasi kebijakan subsidi BBM yang lebih mendasar dan struktural dalam mendukung upaya menciptakan desain subsidi BBM yang lebih efisien dan tepat sasaran.

 

Karenanya, desain kebijakan subsidi tetap BBM seyogyanya mampu menjawab tantangan ini. Dengan skema subsidi tetap BBM, pemerintah akan terlebih dahulu menetapkan harga keekonomian BBM, kemudian memberikan besaran subsidi di setiap liternya. Dengan mekanisme ini diharapkan pemerintah memiliki dasar dalam menetapkan angka subsidi yang lebih realistis, sekaligus tetap dalam koridor hukum dimana pemerintah dilarang menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar.

 

Ada beberapa permasalahan dalam penghapusan Subsidi BBM diindonesua yaitu meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, naiknya harga barang dan jasa, terjadinya inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang beresiko tinggi dalam mengambil sebuah tindakan dan masyarakat harus siap dalam menerima kenaikan BBM tersebut.

 

Referensi:

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/reformasi-kebijakan-subsidi-bbm/

Hasan M Julian.2018. Dampak Pencabutan Subsidi Bbm Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Renaissance | Volume 3 No. 01 | Mei 2018, hlm: 300-309